Second-term Curse Akankah Terjadi di Indonesia?
Beberapa lalu Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Kampus Andalas dalam satu acara mengatakan "ada dalam literasi masalah hukum tata negara serta politik, ada yang bernama sumpah di masa ke-2 . Diperiode itu bukan hanya muncuk bermacam skandal, tetapi karakter asli seorang presiden" Ia menambah karakter asli style cara memimpin Presiden Jokowi di masa ke-2 ini sudah terlihat. Diantaranya berlaku represif pada orang yang bertentangan pada dianya.
bandar slot terpercaya menikmati tiap game judi slot
Second-term curse atau sumpah masa ke-2 ini diketahui di metode presidensial Amerika Serikat, di mana satu asumsi jika periode kedudukan masa ke-2 Presiden Amerika Serikat tidak sesukses periode kedudukan masa pertama kali mereka. Kedudukan masa ke-2 Presiden Amerika Serikat umumnya diwarnai dengan skandal besar, peraturan tidak berhasil, bencana atau permasalahan yang lain. Alfred Zacher seorang real estate agent di Indiana dalam tulisan buku Presidential Power in Troubled Second Terms berdasar pandangannya cuman seputar sepertiga dari presiden yang memenangi penyeleksian ulangi serta menjadi presiden masa ke-2 yang dapat dikatan "berhasil". Ide itu sebenarnya bisa dipercaya atau tidak sebab masihlah ada beberapa Presiden Amerika Serikat yang bisa keluar dari stigma "sumpah" ini. Pakar politik Michle Barone mengatakan jika periode kedudukan masa ke-2 yang memiliki masalah umumnya disebabkan tidak berhasil beradaptasi dengan perombakan kondisi serta rintangan era.
Menyaksikan hal itu bisa dijumpai jika Presiden Jokowi benar-benar dengan terbuka mengatakan: dia siap lakukan reformasi yang mencolok serta tidak terkenal, sebab toh tidak dipilih kembali di 2024. Ada keinginan besar, perombakan fundamental akan berlangsung. Tetapi bisa kita kenali bersama-sama, dalam satu metode presidensial dengan multipartai karena itu kabinet yang tercipta ialah konsolidasi sebentar. Di tahun 2024 betul jika Presiden Jokowi tidak bisa kembali jadi presiden sama konstitusi yang sudah memercayakan jika presiden cuman bisa diputuskan kembali lagi dalam kedudukan yang serupa, cuman untuk 1x periode kedudukan. Tapi kita kenali bersama-sama, partai-partai politik akan bertanding dengan calon yang akan digotong semasing di tahun 2024. Karena itu partai-partai selalu pengin terkenal serta dipilih, mereka belum pasti mendkung peraturan yang tidak terkenal.
Dalam periode pendek, barangkali suport politik di parlemen benar-benar kuat. Tapi bisa disebutkan sekian tahun dari saat ini parpol mulai akan direpotkan dengan semasing calonnya. Mereka tentu tidak ingin ambil risiko politik untuk peraturan yang tidak terkenal
Oleh karena itu pada keadaan semacam ini, suport politik pada Presiden Jokowi harus tiba dari khalayak, terutamanya warga sipil. Suport ini pun tidak gampang bagaimana kritikan serta protes demikian keras pada peraturan seperti koreksi Undang-Undang KPK, RUU KUHP bahkan juga yang cukup mengambil alih khalayak yakni disahkankannya RUU Cipta Lapangan Kerja atau kerap disebutkan Omnibus Law.
Memikat suport warga tidak gampang tapi suport warga bisa menjadi stimulan untuk pimpinan politik untuk memberikan dukungan peraturan meneruskan reformasinya. Dengan disahkankannya Omnibus Law yang arah menyederhanakan peraturan atau Omnibus Law untuk mengurai bermacam ketentuan yang dilihat tumpah tindih sejauh ini. Oleh karena itu dengan peringkasan izin, liberalisasi investasi dan lain-lain, harus diikuti oleh pembangunan lembaga dengan pembaruan servis khalayak, jaga kualitas SDM, membenahi tata urus pemerintah serta melawan korupsi.
Pemerintahan sekarang ini hadapi dengan status yang susah. Terkhusus periode Wabah Covid-19 ini yang makin hari tidak usai menyebabkan perekonomian jadi amburadul serta pengangguran dimana saja. Memikat suport politik dari khalayak memang seharusnya dilaksanakan lewat peraturan yang bisa dirasa dengan cepat oleh warga dan tidak memberikan ancaman tiap hak masyarakat negara selaku Masyarakat Negara Indonesia. Hingga Second-term curse atau sumpah masa ke-2 seperti Presiden Amerika Serikat bisa dijauhi. Sebab satu pemerintahan tidak diingat sebab reputasinya sebentar tapi sebab peraturannya yang berguna.
