Sengketa Lahan Warga dan PT KAI
Satu diantara persoalan pertanahan yang berada di kota kota besar yakni perselisihan tanah atau tempat. Hal itu sering berlangsung di kota kota besar di Indonesia. Perselisihan ialah konflik di antara 1 faksi dengan faksi lainnya. Perselisihan tanah ialah satu peristiwa konflik di antara perseorangan atau barisan dengan instansi yang terkait dengan bidang pertanahan atau tempat.
bandar slot terpercaya menikmati tiap game judi slot
Perselisihan tanah dapat berlangsung di antara seseorang sama orang lainnya, 1 barisan dengan barisan lainnya, atau bahkan juga 1 permukiman dengan instansi atau lembaga negara. Hal tersebut pasti berlangsung pembicaraan yang panjang serta tidak juga selesai seperti persoaln pertanahan di perkotaan. Diantaranya yang berlangsung di daerah masyarakat jalan mawar kelurahan Jember Lor kecamatan Patrang.
Masyarakat di daerah jalan mawar kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang terjebak perselisihan Tempat dengan PT KAI. Perselisihan di antara masyarakat jalan Mawar dengan PT KAI termasuk susah hingga susah teratasi. Ada keganjilan untuk perselisihan tanah yang berlangsung oleh masyarakat di daerah jalan mawar keluraha Jember Lor Kecamatan Patrang dengan PT KAI. Satu diantara keganjilan itu yakni SPPT PBB yang dulu beratas namakan masyarakat, selanjutnya diarahkan atas nama PT KAI. Bahkan juga sertifikat hak buat bangunan telah dikeluarkan untuk Januari 2020 tiada setahu masyarakat yang tempati tempat disana.
Bahkan juga PT KAI telah berusaha untuk kuasai daerah itu jauh dari tahun tahun awalnya. Beberapa masyarakat yang wafati tempat disitu diancam oleh faksi PT KAI dengan memikat uang sewa dari masyarakat yang tempati daerah itu. Hal itu malah sayang sebab masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan apa apa serta baru dapat ajukan hal itu ke tubuh hukum di bulan Juli 2020. Serta pemerintahan DPRD kabupaten Jember langsung tiba ke posisi serta cari bukti bukti tanah rumah yang ditempati masyarakat telah berpuluh puluh tahun.
Tapi perselisihan itu lagi bersambung, serta PT KAI akui belum pernah bertindak gertakan pada masyarakat, tapi PT KAI akui sempat mengirim surat peringatan ke masyarakat yang tempati tempat itu untuk masyarakat yang tidak bayar sewa dalam tempat itu. Walau sebenarnya masyarakat akui jika tempat yang berada di daerah itu adalah tempat negara yang bebass untuk ditempati. PT KAI mengakui jika penerbitan Hak Buat Bangunan oleh PT KAI itu untuk penertiban asset punya PT KAI sebab diketemukan di situ masih ada rumah dinas punya PT KAI.
PT KAI bertindak persuasif, yakni dengan lakukan Perantaraan dengan masyarakat yang tinggal di daerah itu. Perlakuan persuasif yakni perlakuan sosial yang dilaksanakan tiada memakai kekerasan yakni dapat dengan memakai perlakuan Perantaraan. Sedang perantaraan ialah proses pengerjaan perselisihan dengan lewat proses permufakatan atau pembicaraan dengan faksi yang terjebak dengan ditolong oleh perantara yang bagus serta tidak berpihak. Tapi kenyataannya belumlah ada titik jumpa di antara faksi PT KAI dengan perwakilan masyarakat jalan mawar kelurahan Jember Lor kecamatan Patrang itu.
Faksi Masyarakat yang wafati daerah itu masih bersikeras jika tanah di daerah itu bukan m punya DKA (Djawatan Kereta Api) serta bukan punya PJKA (Perusahaan Jabatan Kereta Api). Tempat yang ditempati masyarakat dahulunya sempat juga disodorkan supaya diberikan sertifikat atas nama masyarakat, tetapi mengajukan itu tidak digubris oleh pemerintahan negara. Masyarakat sayangkan kenapa Hak Buat Bangunan yang di keluarkan oleh PT KAI malah bisa lebih cepat untuk dipenuhi oleh pemerintahan negara yakni oleh Tubuh Pertanahan Negara (BPN).
Bahkan juga di saat pengukuran tempat oleh KAI masyarakat sempat menampik untuk dilaksanakan pengukuran. KAI akui hal tersebut berlangsung karena hanya masyarakat tidak senang. Faksi Perantara yang waktu itu yakni DPRD akan lakukan pengaturan dengan faksi BPN propinsi berkaitan perselisihan tempat yang berlangsung di jalan mawar kelurahan Jember Lor kecamatan Patrang itu. Serta permasalahan pertanahan ini masih bersambung serta belum mendapati titik jumpa yang pasti atar faksi PT KAI dengan faksi masyarakat jalan mawar kelurahan jember lor kecamatan patrang. Masyarakat yang tempati wilayah sana juga lakukan diskusi dengan faksi bapenda berkaitan dengan penerbitan SPPT PBB tempat di situ.
Perselisihan di antara faksi atau instansi negara yang berada di perkotaan sering jadi persoalan yang terus berlangsung di tanah perkotaan. Bukan hanya dengan instansi negara tetapi bisa dengan perusahaan atau bahkan juga dengan perorangan yakni dengan seorang mafia tanah. Perselisihan itu benar-benar masiv sekali berlangsung di daerah perkotaan. Masyarakat yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat harus terpaksa berpindah rumahnya atau bahkan juga masyarakat yang menampik akan selekasnya digusur oleh pemerintahan kota berkaitan. Masyarakat harus siap jika tinggal di daerah atau tanah punya negara resikonya harus siap untuk penggusuran.
Tapi perlakuan penggusuran oleh pemerintahan tidak langsung akan semena mena langsung lakukan penggusuran, tetapi harus memakai mekanisme hukum yang betul, seperti mengirim surat yang berdasarkan hukum untuk lakukan perpindahan. Masyarakat harus juga diberi jalan keluar yang tepat dan benar supaya warga tidak sedih dengan keputusan pemerintahan, misalkan dengan memberi bangunan atau rumah atur untuk masyarakat tempati tempat itu dengan memberi uang sewa yang murah untuk sekian tahun awalnya hingga masyarakat yang dipindah diinginkan bisa menabung serta cari pendapatan untuk beli rumah yang lebih pantas serta lebih tenteram.
